Home Artikel Mengoptimalkan Peran BUMN
Mengoptimalkan Peran BUMN PDF Print E-mail

Selama ini kinerja BUMN seringkali hanya disorot dari sisi perannya dalam memberikan pemasukan kepada pendapatan negara secara langsung. Sesungguhnya BUMN dengan total aset lebih dari 2500 trilyun rupiah serta jenis usaha yang sangat luas, memiliki banyak peran peran lain yang perlu dioptimalkan dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. 


1. Peran pengelolaan sumber daya alam
Sebagaimana ditegaskan di dalam UUD 1945 pasal 33 bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk mengelola kekayaan alam Indonesia. Dalam pelaksanaannya kekayaan tersebut dikelola oleh badan usaha milik negara karena tidak mungkin dikelola langsung oleh pemerintah. Di dalam pengelolaan tersebut BUMN dapat bekerja sama dengan badan badan usaha lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan kontrak antar badan usaha. Namun demikian, kekayaan alam Indonesia akan lebih optimal jika seluruhnya dikelola oleh BUMN, tidak diserahkan kepada pihak swasta khususnya asing. Hal ini dikarenakan peran strategis dari barang yang dihasilkan tersebut dalam perekonomian nasional dan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Indikator keberhasilan pertamina bukan hanya sejauh mana pertamina memberikan pemasukan kepada negara melalui deviden yang diberikan, namun juga sejauh mana pertamina dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola migas nasional, khususnya minyak yang terus mengalami penurunan volume produksi dari tahun ke tahun.

2. Peran pelayanan masyarakat.
Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa untuk melayani masyarakat. Proses penyediaan barang dan jasa harus dilakukan badan usaha, karena akan sulit jika dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Untuk itu pemerintah perlu membentuk badan usaha sebagai pelaksana teknis tugas pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa yang disediakan secara langsung oleh pemerintah adalah barang dan jasa yang memiliki peran vital dan sangat beresiko jika diserahkan kepada pihak swasta melalui kompetisi. Masyarakat dapat berada dalam posisi yang lemah di hadapan pelaku usaha karena barang barang tersebut merupakan barang memiliki peran vital dalam kehidupan. Bahan bakar minyak merupakan salah satu barang yang dapat dikatagorikan ke dalam kelompok ini.

3. Peran perintis pertumbuhan ekonomi wilayah
Ada beberapa kawasan Indonesia yang masih relatif tertinggal dari sisi tingkat aktivitas kegiatan ekonominya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah perlu mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Dalam menjalankan tugas ini pemerintah dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah melalui penyediaan barang dan jasa melalui BUMN. Diantaranya adalah ketersediaan energi, komunikasi dan transportasi. Misalnya pemerintah dapat memberikan akses transportasi melalui penerbangan atau penyeberangan perintis sehingga daerah yang sebelumnya tertutup dari sisi transportasi menjadi daerah yang terbuka. Pihak swasta sulit diharapkan untuk menyediakan jasa transportasi perintis karena kegiatan usaha tersebut belum masuk nilai keekonomiannya. Terbukanya sebuah wilayah diharapkan dapat melahirkan wilayah wilayah pertumbuhan ekonomi baru dari potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

4. Penyedia peralatan hankam
Barang-barang strategis di bidang hankam sudah selayaknya disediakan sendiri di dalam negeri karena ini berkaitan erat dengan kemandirian bangsa. Pengusahaan dan penyediaan barang barang ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, pengembangan dan penyediaan barang barang strategis ini dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara. Pada era habibie telah dirintis badan usaha milik negara strategis. BUMN BUMN tersebut sejatinya memiliki potensi yang besar untuk mendukung sistem pertahanan nasional. Dengan kuatnya BUMN tersebut diharapkan dapat menjadi pilar sistem pertahanan nasional dari sisi sarana dan peralatan.

5. Menjaga kesehatan pasar
Kondisi pasar tidak selalu mengarah ke kondisi persaingan usaha yang sehat. Ada kemungkinan kondisi pasar mengarah ke kondisi kondisi tidak sehat seperti terjadinya monopoli dan oligopoli. Untuk mencegah terjadinya hal hal yang dapat merugikan masyarakat luas tersebut, khususnya pada sektor sektor yang dapat memiliki dampak luas, pemerintah dapat menggunakan BUMN mencegah terjadinya kondisi pasar yang tidak sehat tersebut. BUMN tersebut dapat memerankan diri sebagai penyeimbang pasar.

6. Pembuka sektor usaha tertentu
Ada beberapa sektor usaha yang belum berkembang dengan baik. Sektor sector usaha ini sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang menjadi sumber pertumbuhan baru. Pada tahap awal, sebuah sektor usaha tertentu seringkali belum dapat menarik pihak swasta untuk mengembangkannya. Diantaranya karena faktor risiko yang tinggi serta pasar yang belum berkembang dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu merintis pengembangan sector-sektor usaha tersebut melalui BUMN. Jika sector usahat tersebut telah berkembang, pihak swasta akan tertarik untuk berpartisipasi di dalamnya. Misalnya adalah industri nuklir baik dalam bentuk energi maupun non energi seperti untuk kesehatan dan industri. Saat ini industri ini belum berkembang di tanah air dan pihak swasta belum tertarik untuk berpartisipasi di dalamnya. Pemerintah dapat mengembangkan bisnis sektor ini sehingga dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional. BUMN-BUMN bidang pendanaan perlu juga lebih jeli dan lebih proaktif dalam menumbuhkan sektor sektor usaha yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, tidak hanya mengembangkan di sektor sektor yang telah berkembang saat ini. Termasuk di dalamnya adalah usaha komersialiasi dan pendayagunaan hasil-hasil litbang dalam negeri hasil kreatifitas putra putri negeri ini.

Saat ini ada sekitar 140 BUMN. Mudah mudahan setiap BUMN dapat segera menemukan makna keberadaannya serta perannya dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat dalam arti yang sebenarnya.

 

 
 

Ads on: Special HTML