Home Kegiatan Berita Koperasi Bakal Punya Lembaga Penjamin Simpanan
Koperasi Bakal Punya Lembaga Penjamin Simpanan PDF Print E-mail
Monday, 15 October 2012 05:47

JAKARTA, Bisnis Aceh - Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sohibul Iman menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat segera mensahkan Undang-undang Perkoperasian yang baru. Aturan ini akan menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian."Kemungkinan besar pekan ini," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/10).

Dia mengungkapkan terdapat beberapa substansi baru dalam dalam aturan baru ini. Diantaranya, penguatan sistem modal koperasi. Koperasi dapat menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).


Sertifikat Modal Koperasi diharapkan menjadi penguat permodalan koperasi yang selama ini hanya bergantung pada iuran wajib dan sukarela yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. "Sertifikat Modal Koperasi tidak mempengaruhi kedaulatan suara anggota koperasi” katanya.

Selain itu, dalam beleid teranyar, ada penegasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Hal ini bertujuan supaya tidak membuka peluang moral hazard dan menjadikan koperasi sebagai sasaran pencucian uang dalam bentuk kolektif dan legalisasi atas praktek keuangan informal skala mikro yang bersifat rentenir.

Aturan ini mengakomodasi usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang sebelumnya, hanya diatur dalam peraturan setingkat menteri. Aturan ini juga memerintahkan pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Pengawasan Koperasi. "UU ini mengamanatkan agar segera direalisasikan LPS Koperasi untuk mendorong dan menjamin keamanan anggota koperasi," katanya.

Dia menegaskan adanya amanat pembentukan lembaga pengawasan koperasi untuk memastikan pelaksanaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya tidak ingin kasus kejahatan dengan kedok koperasi seperti Koperasi Langit Biru baru-baru terulang terus.

"Kita masukkan pelibatan akuntan publik dalam pemeriksaan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam untuk mendorong transparansi dan akuntabilitasnya," ujarnya.

Aturan baru diharapkan dapat merevitalisasi Koperasi untuk terus mengembangkan usaha yang dimilikinya baik itu usaha produksi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam untuk kesejahteraan masyarakat. "UU baru ini diharapkan dapat memperkuat perkembangan Perkoperasian sebagai sokoguru perekonomian nasional dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi”, ungkapnya.

 

 
 

Ads on: Special HTML